BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

Posted on Updated on

20160405_081407

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah telah menyelenggarakan BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN  PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN  2016 pada Awal April 2016 bertempat di Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo, Jl. Mojopahit No. 5 Sidoarjo.

20160405_095121

20160405_12052920160405_13013820160405_13320520160406_082559LATAR BELAKANG

Kelahiran UU ASN yang menggantikan UU Nomor 8 tahun 1974 jo. UU Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ini telah menjadi babak baru bagi manajemen SDM aparatur. Tidak sedikit nomenklatur maupun tahapan manajemen kepegawaian yang diganti oleh UU ASN ini. Namun yang paling menarik untuk diperhatikan dengan seksama dalam UU ASN ini adalah background-nya. Secara tersurat disebutkan bahwa penerbitan UU ASN ini dilatarbelakangi oleh pertimbangan sebagaimana dirumuskan dalam UU No. 5/2014 diktum MENIMBANG bahwa “pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Memperhatikan potongan kalimat dalam UU ASN tersebut diatas, maka niatan besar yang menjadi hasrat dari kehadiran UU ASN ini adalah untuk menegaskan posisi kompetensi dan kualifikasi sebagai poros manajemen kepegawaian masa depan. Proses rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sebagai tahapan kepegawaian harus diawali, dilaksanakan, dan diputuskan berdasarkan perbandingan antara kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan oleh suatu jabatan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai selaku pemangku dan/atau calon pemangku jabatan.  Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah menegaskan hal seperti ini. Artinya, gagasan yang kemudian menjadi energi dari pembenahan aparat sipil negara itu dimulai dengan komitmen bersama tanpa kecuali pada upaya menuju penegakan kesesuaian “..antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki..” oleh pegawai atau calon pegawai untuk keperluan“..rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan..”.

Pada tataran inilah sulit untuk dipungkiri bahwa assessment (penilaian)  kompetensi adalah merupakan pedoman penilaian yang hendak dilahirkan oleh UU ASN. Karena penilaian kompetensi adalah salah satu perangkat teknis operasional terbaik untuk mewujudkan cita-cita UU ASN tersebut (UU No. 5/2014, pasal 110 ayat 5). Penilaian Kompetensi akan berkontribusi besar pada upaya pengukuran tingkat kesesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan oleh jabatan tertentu dengan kompetensi yang diampu oleh pejabat dan/atau calon pejabat

Untuk mendiskripsikan jabatan, the right man in the right place, yang diperlukan oleh organisasi dan mengidentifikasikan kompetensi potensial dan actual dari setiap SDM yang ada, diperlukan suatu metode yang efektif, efisien dan dapat diandalkan. Assesment Aparatur merupakan suatu metode yang dapat dipertanggungjawabkan dan komprehensif untuk memperoleh informasi secara akurat dan lengkap yang berkaitan dengan kompetensi jabatan, baik kompetensi potensial, kompetensi aktual untuk performance management dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Keberadaan assessment (penilaian) bagi pengembangan ASN akan sangat berguna dalam meningkatkan obyektivitas dan transparansi dalam proses rekrutmen, penempatan pegawai, pengangkatan dalam jabatan baik struktural maupun fungsional, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan diklat, pengembangan karier, maupun dalam mengkaji sistem remunerasi yang layak dan berkeadilan. Di bidang kelembagaan pemerintahan, assessment center dapat diaplikasikan sebagai instrumen dalam penataan dan pengembangan organisasi pemerintah yang lebih rasional, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian aplikasi assessment center pada sektor pemerintahan dapat merupakan sarana dasar untuk pembentukan profesionalisme PNS serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Keadaan yang sedemikian komplek dalam hal tuntutan masyarakat terhadap aparatur, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dituntut untuk mempersiapkan Sumber Daya Aparatur dalam menangani permasalahan pengembangan ASN pada Badan Kepegawaian Daerah. Dengan sumber daya Aparatur Sipil Negara yang berkompeten maka semakin meningkat pula kinerja ASN dalam menangani Assesment Badan Kepegawaian untuk memiliki kemampuan melaksanakan assessment terhadap jabatan pada PNS di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

Selaras dengan kondisi terebut, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo bermaksud menyelenggarakan BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN  PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

TAHUN  2016 untuk meningkatkan kompetensi dalam bidang Penilaian Kompetensi, dengan harapan para peserta setelah menyelesaikan pelatihan ini dapat melaksanakan assessement guna menunjang kinerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo.

TUJUAN

Tujuan dari Bimbingan Teknis, adalah memfasilitasi PNS di lingkungan Pemkab Sidoarjo guna meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan assesment dan meningkatkan kinerja serta dapat memberikan kontribusi nyata pengembangan ASN.

Adapun sasaran yang diharapkan diadakannya Bimbingan Teknis  ini adalah :

  1. Peserta mampu memahami mengenai gambaran umum metoda assesment untuk mengidentifikasi dan menjaring pegawai, yang dinilai memiliki potensi dari sisi manajerial (managerial skill) untuk menduduki suatu jabatan tertentu di kemudian hari (future responsibility).
  2. Peserta mampu memahami prosedur dan tata cara pelaksanaan penilaian kompetensi baik yang sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (kompetensi manajerial) maupun Standar Kompetensi Teknis (kompetensi fungsional umum)
  3. Peserta mampu memahami peraturan / kode etik yang berlaku dalam proses penilaian kompetensi baik sebagai seorang Assessor maupun sebagai seorang Assessee (orang yang dinilai)
  4. Setelah mengikuti Bimbingan Teknis ini peserta diharapkan dapat melaksanakan tugas sebagai assessor pada BKD Kabupaten Sidoarjo.DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyelenggaraan Bimbingan Teknis ini adalah, sebagai berikut :

  • Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
  • Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.
  • Surat Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo tanggal 8 Januari Nomor 893/38/404.6.1/2016 perihal persetujuan penyelengaraan kegiatan UTC di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.
  • Serta memperhatikan; Daftar Kontrol Muatan Isi Modul Diklat Badan Diklat Kemendagri tahun 2007, Dan Panduan Penyelenggaraan Diklat Di Lingkungan Kemendagri Dan Daerah tahun 2007.

PESERTA

  • Peserta Bimbingan Teknis berjumlah 15 orang dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terbagi dalam 1
  • Latar belakang pendidikan peserta beragam, antara lain : ilmu hukum, administrasi, sosial politik, pemerintahan, psikologi, dan teknologi informasi dan sebagainya.

MATERI/TOPIK BAHASAN

Materi dan topik pembelajaran Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan motode sebagai berikut:

  • Metode in class dilaksanakan selama 32 jam sehingga relatif tidak mengganggu tugas.
  • Dengan panduan pokok bahasan pembelajaran sebagai berikut:
  1. Materi Pelatihan

Secara garis besar materi Bimbingan Teknis dilaksanakan selama 27 jam pengajaran (27 JP) adalah sebagai berikut:

–       Pengantar Psikologi Umum dan Assessment Center

–       Rancangan dan administrasi Assessment Center

–       Ketrampilan dasar Assessor : Teknik Observasi

–       Administrasi dan skoring simulasi.

–       Wawancara kompetensi

–       Integrasi Data Assessment

–       Kode Etik Assessor

 

  1. Metode, Media dan Alat Bantu Pembelajaran

Metode pengajaran yang digunakan selama Bimbingan Teknis adalah metode partisipatif, di mana peserta selain mendengarkan narasumber juga aktif mengutarakan pendapatnya dan diberikan kesempatan untuk mempraktekkan teori yang telah diperolehnya selama proses pembelajaran. Metode pengajaran yang mudah diterapkan membuat peserta bersemangat untuk mengikuti materi sampai selesai.

B.1. Metode pembelajaran yang digunakan lebih melibatkan keaktifan peserta,

yaitu:

1) Curah pendapat (brainstorming).

2) Ceramah tanya jawab.

3) Diskusi kelompok.

4) Latihan (exercise).

5) Praktik assessment (microfacilitating).

B.2. – Media yang digunakan yaitu tayangan/powerpoint materimodul, dan bahan belajar lainnya yang disediakan dan digunakan telah sesuai standar assessment.

– Setiap narasumber dalam menyampaikan seluruh modul pelatihan berdasarkan Power Point yang dibuat menarik sehingga dengan mudah dipahami oleh peserta. Setiap modul dipresentasikan dengan Power Point disertai uraian penjelasan yang jelas.

B.3 Alat bantu berupa komputer, laptop, LCD projector, whiteboard, flipchart, spidol, lembar latihan, dan alat tulis kantor lainnya telah disediakan dengan standar assessment. Semua peralatan ini selalu disediakan sebelum pelatihan dimulai, sehingga begitu pelatihan dimulai narasumber tidak mengalami kesulitan mencarinya.

FASILITATOR

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN  PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN  2016 ini difasilitasi oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Timur dan  Nara sumber atau instruktur Bimbingan Teknis ini adalah para assessor/ widyaswara dari Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. yang mempunyai kompetensi untuk dapat mentransferkan ilmunya kepada peserta, sebagai upaya dalam memberdayakan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk melaksanakan assessment.

DUKUNGAN PENYELENGGARAAN

  • Organisasi penyelenggaraan
  • Penyelenggara Bimbingan Teknis adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku SKPD yang memiliki kewenangan dalam pengembangan kompetensi PNS, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas pokok dan Fungsi BKD.
  • Pelaksana teknis adalah Bidang Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor 188/35/404.1.3.2/2016 tentang panitia pelaksanaan UTC tahun 2016.
  • Pembiayaan
  • Pelaksanaan Bimbingan Teknis ini dibiayai dari APBD Kabupaten Sidoarjo pada DPA Badan Kepegawaian Daerah kegiatan diklat teknis dan fungsional 2016.
  • Fasilitas dan bahan yang digunakan

Fasilitas yang disediakan oleh panitia dan digunakan selama pembelajaran adalah:

  • Ruang kelas ber AC.
  • Jadwal pembelajaran pada papan pengumuman.
  • Papan tulis
  • LCD
  • Layar
  • Sound system/wireless/pengeras suara
  • Flipchard
  • Meja kursi sesuai jumlah kelompok
  • Meja pengajar
  • Kertas HVS, spidol, penghapus, kertas flip chart
  • Lembar presensi
  • lembar evaluasi dan penilaian peserta
  • lembar evaluasi pengajar
  • Jangka waktu dan tempat penyelenggaraan
  • Kegiatan dilaksanakan selama 27 Jp pelajaran, @ JP = 45 menit
  • Kegiatan dimulai pada bulan Maret 2016 sebagaimana jadwal dari panitia.
  • Tempat penyelenggaraan adalah bertempat di Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo, Jl. Mojopahit No. 5 Sidoarjo.
  • Konsumsi
  • Panitia menyediakan konsumsi berupa snack 1x @ orang pada setiap pertemuan, dikecualikan pada rapat persiapan dapat diberikan makan sesuai ketentuan, sebagaimana yang sudah teranggarkan dalam DPA BKD Kabupaten Sidoarjo tahun 2016.
  • Konsumsi / snack tersebut disediakan oleh pihak jasa penyedia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Kesehatan
  • Apabila peserta terdapat yang sakit mendadak dapat diantarkan ke RSUD Kabupaten Sidoarjo, dengan jarak tempuh 50 m dari lokasi pembelajaran.
  • Tempat ibadah
  • Tersedia musholah di lingkungan Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo yang dimanfaatkan untuk sholat berjamaah.
  • Keamanan
  • Di lingkungan Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo terdapat penjaga kantor terbagi dalam ship, sehingga aman bagi peserta untuk parkir kendaraan dan ganguan lainnya.

SERTIFIKAT

Pembelajaran BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN  PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN  2016 dilaksanakan secara bertahap dan berkelompok secara berkelanjutan sesuai dengan jadwal, sehingga total jam pelajaran yang dicapai oleh peserta adalah 27 JP.  Peserta yang telah mengikuti Bimbingan teknis akan diberikan sertifikat dengan dasar:

  • Tingkat kehadiran
  • Evaluasi dan progress pembelajaran dari instruktur
  • Evaluasi dan penilaian diakhir pembelajaran.


PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan pedoman dalam melaksanakan BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI PNS DALAM MELAKSANAKAN  PENILAIAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN  2016 dengan harapan terwujudnya bagi ASN di lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kopmpetensi tinggi dalam melaksakan pembangunan di segala bidang.

Sidoarjo,    Maret 2016

Mengetahui,

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

 

  

SRI WITARSIH, SH.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611201 199103 2003

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s