SAMBUTAN PEMBUKAAN DIKLAT BENDAHARAWAN DAERAH BAGI PARA BENDAHARA PENGELUARAN / BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU CALON BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2015

Posted on

Sidoarjo, 23 Maret 2015

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua

Yang saya hormati :

Yth.   Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo

Yth.  Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur atau yang mewakili

Yth.   Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Yth.   Peserta Diklat dan Hadirin yang berbahagia;

Mengawali pertemuan hari ini, saya terlebih dahulu mengajak hadirin semua, untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita pada hari ini bisa bersama sama diberi kesempatan untuk bertemu mengikuti acara Diklat Bendaharawan Daerah Bagi Para Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu Calon Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015, dalam keadaan sehat wal’afiat.


H
adirin yang berbahagia

Sebagaimana diketahui bersama, bahwa sejak terjadinya reformasi di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, dengan diberlakukannya UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang ditindaklanjuti dengan terbitnya PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP No 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntasi Pemerintahan, telah terjadi perubahan paradigmatik di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara/daerah, antara lain mencakup masalah penatausahaan keuangan yang harus dilaksanakan secara relevan, handal dan akuntabel. Hal ini dimaksudkan agar keuangan daerah yang dibebankan berdasarkan APBD merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dikelola dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, perlu peningkatan transparansi dan akuntabilitas di bidang pengelolaan dan pertanggungjawabannya, yaitu setiap pejabat pengelola keuangan masing-masing SKPD diharapkan dapat menciptakan pengendalian manajemen yang semakin efektif dan efisien, guna menjamin:

  1. Pencapaian tujuan organisasi
  2. Keamanan sumber dana yang dikelola
  3. Ketaatan pada ketentuan yang berlaku
  4. Dipeliharanya data / informasi keuangan yang andal

Selain itu, diperlukan pula kesamaan persepsi, langkah, tindakan secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan keuangan daerah.

 

Hadirin yang berbahagia,

Diklat Bendahara Daerah ini dilaksanakan dengan harapan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah ke depan makin terwujudnya pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik (Clean Goverment and Good Governance). Pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik merupakan kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu dengan mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menghasilkan pertanggungjawaban keuangan yang disusun secara akurat.

Satuan Kerta Perangkat Daerah (SKPD) sebagai salah satu entitas pelaporan keuangan daerah yang merupakan bagian dari entitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sangat mempengaruhi pemberian opini BPK RI terhadap kecukupan pengungkapan, sehingga dengan ketaatan kita terhadap pengelolaan keuangan sesuai ketentuan, diharapkan mampu meningkatkan nilai audit hasil pemeriksaan kearah yang lebih baik.

 

Hadirin yang berbahagia,

Diklat ini merupakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan dalam rangka merespon tuntutan  publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan tersebut. Diharapkan pula diklat ini mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, profesional aparatur pengelolaan keuangan daerah dalam menjalankan peran dan fungsinya, sehingga kinerja pengelolaan dan penatausahaan keuangan senanatiasa konsisten, dengan mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan yang berlaku.

 

 

 

Hadirin yang berbahagia,

Dalam tata kelola keuangan daerah, selalu adanya perubahan peraturan, baik terkait dengan penatausahaan keuangan daerah yang dikaitkan dengan pengadaan barang/ jasa, juga masalah perpajakan, yang terakhir ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Mengharuskan Saudara untuk selalu menyesuaikan dan menerapkan dengan ketentuan yang baru, yang harus dipahami dan dikuasai sebagai Pengelola Keuangan Daerah, agar terhindar dari kesalahan prosedur bahkan kerugian daerah.

 

Hadirin yang berbahagia,

Diklat ini hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga sekembalinya Saudara ke unit kerja masing-masing sudah memiliki kemampuan dan segera meningkatkan kinerja dan selalu konsisten dengan tata kelola keuangan yang baik dan benar.

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dan saya berharap agar Saudara mengikuti diklat ini dengan tertib dan sungguh-sungguh.

Saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi Jawa Timur dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya diklat ini. Semoga kerja sama yang sudah terjalin dengan harmonis ini dapat terus dipertahankan dan dikembangkan di masa yang akan datang.

Demikian sambutan saya dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul  muwaffiq  ilaa  aqwamit  thoriq, Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

WAKIL BUPATI SIDOARJO

 

 

 

 

  1. MG. HADI SUTJIPTO, SH, MM

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s