UTC MAPEL IPA

Pembelajaran perdana UTC Mata Pelajaran IPA Tahun 2017

Kegiatan pembelajaran ini diawali dengan materi dari Pakar Pendidikan Mata Pelajaran IPA, Drs. Imam Sucahyo, M.Si dari Universitas Negeri Surabaya yang menghadirkan beberapa eksperimen sederhana tetapi cukup mengena.

Berikut ini materi untuk memperkaya referensi bacaan bagi peserta UTC MAPEL IPA atau pembaca blog ini.

media-sederhana-ipa_fisika

img_0089img_0068 Continue reading “UTC MAPEL IPA”

BERITA REFORMASI BIROKRASI

JABATAN FUNGSIONAL UMUM DIGANTI JABATAN PELAKSANA

Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum  aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana.

Untuk itu,  seluruh instansi pemerintah pusat maupun daerah harus fokus kepada jabatan pelaksana. Sehingga tidak ada lagi jabatan lain. “Selama ini kita menggunakan jabatan fungsional umum, dan sesuai dengan UU ASN itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kita sudah menggunakan nomenklatur jabatan sesuai dengan Permen PANRB Nomor 25,” kata Kepala Bidang Perencanaan SDM Aparatur Kementerian PANRB, Syamsul Rizal.

Dalam pasal terakhir Permen PANRB 25 itu disebutkan bahwa ada penyetaraan nomenklatur jabatan. Semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana, ujarnya.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta  segera mengukuhkan setiap PNS dalam jabatan instansi pelaksana. Meski tidak ada jangka waktu terkait pelaksanaan pengalihan jabatan tersebut, namun secepatnya harus segera dilaksanakan. “Belum ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya, tapi hal ini berdampak pada  pola karir PNS ke depan,” kata Syamsul.

Dijelaskan,  instansi pemerintah yang  mengalihankan nomenklatur jabatan tersebut tidak perlu melaporkannya ke Kementerian PANRB. Pemda hanya perlu membangun peta jabatan dan disampaikan melalui sistem elektronik.

“Jadi bagi daerah-daerah yang sudah mengakomodir jabatan itu di setiap unit organisasinya silahkan disampaikan melalui sistem elektronik atau e-formasi, dan secara otomatis akan terkoneksi ke Kementerian PANRB,” kata Syamsul.

Sebelumnya, Kementerian PANRB menerbitkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Dengan peraturan ini, semua nomenklatur jabatan fungsional umum yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini, selanjutnya harus dibaca dan diartikan nomenklatur Jabatan Pelaksana.

Terbitnya peraturan yang ditetapkan oleh Menteri PANRB pada tanggal 22 November 2016 ini, dilatarbelakangi kenyataan bahwa nomenklatur jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah belum ada keseragaman antara jabatan dan kualifikasi pendidikan. (ns/HUMAS MENPANRB)

INOVASI PELAYANAN PUBLIK JANGAN ORIENTASINYA BISNIS

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan agar instansi pemerintah daerah terus mengembangkan inovasi pelayanan publik. Namun agar setiap inovasi  memberikan dampak perubahan yang lebih luas sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat, inovasi jangan business as usual.

Hal itu dikatakan Menteri Asman saat membuka acara Kebumen Expo 2016, bersama Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad serta Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, di pendopo rumah dinas bupati Kebumen, Selasa (27/12).

Saat ini ada 191 gagasan inovasi pelayanan publik di Kabupaten Kebumen, sehingga LAN menjadikan Kabupaten Kebumen sebagai Laboratorium Inovasi. “Saya harapkan 191 ide inovasi pelayanan publik ini terimplementasi, sehingga masyarakat kebumen dapat merasakan perubahan dari adanya inovasi ini,” ujarnya.

Sebagai pelayan masyarakat, PNS atau ASN dituntut untuk memperbaiki pelayanan publik yang saat ini dirasakan masih jauh dari memuaskan. “Marilah kita jawab tantangan ini.  Caranya, PNS bukan lagi melakukan hal – hal biasa atau business as usual, akan tetapi berfikir inovatif agar dapat memperbaiki pelayanan publik,” imbuhnya.

Asman berharap, kolaborasi LAN dan Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai dampak yang signifikan untuk pelayanan publik bagi masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Kebumen.

Sementara itu,  Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad mengatakan, Kabupaten Kebumen telah berkomitmen untuk terus berupaya melakukan reformasi birokrasi  diantaranya melalui perubahan budaya dan pola pikir, terutama dalam memperbaiki pelayanan publik. (dit/HUMAS MENPANRB)

 

PELAYANAN DASAR HENDAKNYA BUKA SABTU/MINGGU

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur mengakui,  saat ini pihaknya tengah mengkaji kebijakan agar pelayanan publik Sabtu dan Minggu tetap buka, terutama terkait pelayanan dasar. Pernyataan tersebut diutarakannya saat membuka acara Kebumen Expo 2016 di pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen,  Selasa (27/12).

Asman mengungkapkan, kebijakan itu bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik, sehingga  pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti, walaupun saat hari libur. “Saya sedang mengkaji pelayanan publik untuk Sabtu dan Minggu tetap jalan, karena pelayanan publik memang tidak boleh berhenti,” kata Asman.

Dikatakan, kebijakan seperti itu sebenarnya sudah berjalan pada sejumlah bank. Bank-bank tersebut tetap memberikan pelayanan meskipun pada hari Sabtu dan Minggu. “Nah, kami juga ingin menerapkannya pada sektor pelayanan publik, sehingga masyarakat semakin puas terhadap pelayanan ini,” ujar Asman.

Dalam hal ini, meminta agar para PNS juga tidak malas saat memberikan pelayanan kepada masyarakat di hari Sabtu dan Minggu. Sebab, akan ada tunjangan kinerja bagi mereka yang rajin bekerja. Di sisi lain Asman menyampaikan bahwa teknis pelaksanaannya dilakukan secara bergiliran (sistem shift) sehingga tidak mengubah ketentuan jam kerja PNS. (dit/ HUMAS MENPAN)

LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Pemerintah merevisi hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2017 melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 684 Tahun 2016, No. 302 Tahun 2016, Nomor SKB/02/MENPAN-RB//11/2016. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri pada 21 November silam. SKB perubahan ini merevisi SKB yang sudah ditandatangani ketiga menteri pada 14 April 2016.

Revisi tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Presiden No. 24/2016 yang menetapkan tanggal 1 Juni yang merupakan Hari Lahir Pancasila sebagai hari libur nasional. Dengan demikian, libur nasional tahun 2017 yang sebelumnya hanya 14 hari menjadi 15 hari.

Di samping itu, waktu cuti bersama yang sebelumnya hanya ditetapkan empat hari juga ditambah menjadi enam hari. Tambahan cuti bersama meliputi tanggal 2 Januari 2017, dan perubahan cuti bersama Idul Fitri 1438 H. yang semula 23,27,28 Juni 2017 menjadi 27,28,29,30 Juni 2017. (rr/HUMAS MENPANRB)

Berikut rincian LIBUR NASIONAL TAHUN 2017:

– Minggu, 1 Januari, Tahun Baru Masehi

– Sabtu, 28 Januari, Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili

– Selasa, 28 Maret, Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939

– Jumat, 14 April, Wafat Isa Al Masih

– Senin, 24 April, Isra Miraj Nabi Muhammad SAW

– Senin, 1 Mei, Hari Buruh Internasional

– Kamis, 11 Mei, Hari Raya Waisak 2561

– Kamis, 25 Mei, Kenaikan Isa Al Masih

– Kamis, 1 Juni, Hari Lahir Pancasila

– Minggu-Senin, 25-26 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Kamis, 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

– Jumat, 1 September, Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah

– Kamis, 21 September, Tahun Baru Islam 1439 Hijriah

– Jumat, 1 Desember, Maulid Nabi Muhammad SAW

– Senin, 25 Desember, Hari Raya Natal

CUTI BERSAMA TAHUN 2017, berikut rinciannya:

– Senin, 2 Januari, Tahun Baru 2017 Masehi

– Selasa-Jumat, 27-30 Juni, Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah

– Selasa, 26 Desember, Hari Raya Natal

PERENCANAAN MANAJEMEN KINERJA

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menekankan pentingnya Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengetahui manfaat keberadaanya bagi organisasi agar menghasilkan kinerja yang baik. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, saat memberikan bimbingan teknis penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, Senin (07/11).

ASN itu harus ada manfaatnya bagi organisasi, baru bisa berkinerja. ASN juga harus berkinerja, baru berhak mendapatkan tunjangan kinerja, itu baru yang namanya ASN. ASN harus memahami apa manfaat yang bisa diberikan bagi organisasi dan masyarakat. “Coba saja tidak masuk kerja tiga hari. Kalau tidak ada yang mencari, berarti kita tidak bermanfaat. Supir aja selalu dicari, karena memang dia memiliki manfaat,” ujar Ateh.

Lebih lanjut, Ateh menjelaskan bahwa sistem akuntabilitas kinerja yang lebih sering dikenal dengan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah manajemen kinerja yang biasa dilakukan di sektor publik. Dalam manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi satu hal terpenting guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan bisa dipertanggungjawabkan dalam penyusunan laporan kinerja.

Menurut Ateh, yang paling penting adalah saat menyusun perencanaan. Kebanyakan untuk menyusun laporan kinerja itu susahnya setengah mati, mencari datanya susah. “Itu karena yang direncanakan lain, yang dilaksanakan lain, dan yang dilaporkan lain,” tegasnya.

Oleh karena itu, Ateh mengatakan,  evaluasi yang dilakukan terhadap implementasi SAKIP bukanlah evaluasi terhadap LAKIP (Laporan Kinerja Instansi Pemeirntah), melainkan melihat sejauh mana sistem tersebut berjalan dan menghasilkan outcome berupa perbaikan-perbaikan tata kelola pemerintah ke arah yang lebih baik. “Jangan pernah menyebut evaluasi yang kita lakukan adalah evaluasi LAKIP atau nilai LAKIP, itu terlalu kecil. Tapi harus dilihat bagaimana kita membangun akuntabilitas, manajemen kinerja,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara, Taufik Hidayat, mengungkapkan harapannya, agar melalui pertemuan tersebut, Pemprov Kalimantan Utara bisa berkontribusi lebih baik dalam pembangunan dan tata kelola pemerintahnya demi kesejahteraan masyarakat. “Kami mohon pengarahan agar kami bisa melakukan penyusunan laporan kinerja dengan baik, agar kami bisa mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan baik,” harapnya. (ris/HUMASMENPANRB)

 

REVISI PERATURAN PERUNDANGAN UNTUK  MENCEGAH  POLITISASI BIROKRASI

Meskipun sudah diatur dengan Peraturan Menteri PANRB No. 13/2014, namun belum semua instansi pemerintah mentaati tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi (JPT) di instansinya. Nuansa politis masih kerap menjadi kendala dalam mewujudkan sistem merit dalam seleksi terbuka, khususnya pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) di berbagai daerah.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, seleksi JPT yang merupakan perintah dari Undang-Undang No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)  memasuki era yang sangat kompetitif. Sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi khususnya di bidang SDM, UU tersebut perlu ditaati oleh semua pihak.

“Kehadiran undang-undang ini juga mencegah politisasi birokrasi, sehingga gubernur, bupati atau wali kota tidak boleh seenaknya menggunakan kewenangannya untuk memindahkan dan memberhentikan pejabat di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya,”  ujarnya dalam  konsultasi publik Revisi Peraturan Menteri  PANRB No. 13/2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, Senin (05/12).

Meski UU ASN memerintahkan agar seleksi terbuka diatur dengan Peraturan Pemerintah, namun saat ini peraturan tersebut belum lahir. Kehadiran Peraturan Menteri PANRB No. 13/2014 diharapkan menjadi pedoman selama PP belum lahir. Namun, setelah dua tahun berjalan, perlu ada revisi terhadap Peraturan Menteri tersebut.

Saat ini, pedoman pengisian JPT berdasarkan Permen PANRB No. 13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. Namun terdapat beberapa poin yang membutuhkan penegasan. “Karena belum ada pp, maka kita perkuat permenpannya,” ujarnya.

Dalam Permenpan tersebut, belum ada syarat JPT Madya dan Utama dari non-PNS yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar benar-benar mendapatkan kandidat yang sesuai dan setara dengan JPT yang dilamar. “Kemarin ada yang lolos administrasi di lingkungan KKP, dengan kelahiran tahun 1994. Kalau dilihat dari jabatannya di perusahaan mungkin relevan karena dia CEO. Tapi kalau pengalaman harus dilihat lagi dan dari perusahaan apa,” ujarnya.

Deputi Bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja berharap dengan adanya konsultasi publik tersebut dapat memperoleh masukan yang relevan untuk Permenpan No. 13/2014. “Kiranya bapak/ibu memberikan kontribusi pemikiran untuk perbaikan seleksi terbuka,” ujarnya.

Betapa tidak, hingga kini masih banyak rekomendasi Komisi Aparatrur Sipil Negara (KASN) terkait dengan ketidaktaatan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). KASN mencatat, selama tahun 2016 (sampai 31 Oktober 2016) ada 56 dari 731 instansi pemerintah yang pengisian JPT mendapat rekomendasi dibatalkan/dicabut/ditunda. “Pencabutan tersebut karena prosesnya  yang tidak benar, pelanggaran terhadap PP No. 53 tahun 2010 (tentang Disiplin PNS) dan lain-lain,” ujar Komisioner KASN Waluyo.

Dari hasil penyelidikan selama tahun 2015-2016, KASN menyimpulkan bahwa sistem merit masih dipandang sebagai beban. Selain itu, masih banyak instansi pemerintah yang memandang seleksi terbuka sebatas memenuhi kewajiban. Bahkan hasil seleksi terbuka ada yang tidak ditetapkan karena kandidat yang terpilih oleh pansel tidak sesuai dengan keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakanm, birokrasi harus kuat sehingga perubahan politik tidak menganggu jalannya birokrasi. Menurutnya, perubahan politik, mekanisme pemilu pilkada dan sebagainya belum diimbangi dengan reformasi birokrasi. “Birokrasi tidak boleh sakit. Birokrasi menjadi sakit bila dipolitisasi,” ujarnya.

Siti mengajak seluruh ASN untuk memperjuangkan reformasi birokrasi sekuat tenaga. “Kita semua, parpol, pemerintah, DPR, civil society, media harus bersama-sama memahami bahwa birokrasi kita merupakan roda besar pembangunan negara ini,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)

 

 

BERITA KEPEGAWAIAN

 TAK LANGSUNG BALIK, PNS LULUSAN IKATAN DINAS AKAN DISEBAR

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur akan menyebar aparatur sipil negara (ASN) lulusan ikatan dinas ke seluruh daerah.

Dengan demikian, ASN tidak langsung kembali ke daerah asal.

Langkah ini, menurut Asman, untuk mengikis stigma PNS daerah dan pusat. Padahal, ASN tugas utamanya sebagai pengelola pemerintahan negara dan pemersatu NKRI.

“Saya  menginginkan setiap lulusan sekolah ikatan dinas siap ditempatkan di daerah mana saja. Tujuannya untuk memberikan ilmu baru serta membangun karakter ASN profesional, karena di setiap daerah memiliki budaya dan geografis yang berbeda,” beber Asman, Sabtu (17/12).

Ke depan, lanjutnya, ASN lulusan sekolah ikatan dinas akan ditempatkan di daerah bukan asalnya.

Lulusan IPDN yang kemarin dilantik Presiden Jokowi pun sudah ditempatkan di daerah-daearah.

“Jadi setelah lulus tidak langsung kembali ke daerah asal,” ujarnya.

Mantan Wakil Wali Kota Batam ini kembali menegaskan,  kompetensi harus dimiliki setiap ASN.

Itu bertujuan agar image yang selama ini melekat bahwa pelayanan pegawai negeri lamban dan bertele-tele hilang, berganti dengan profesional dan hospitality.

Jika ASN memiliki kompetensi, Menteri Asman yakin bangsa Indonesia tidak akan kalah dengan negara lainnya.

BERITA KEPEGAWAIAN

WAJIB LULUS SERTIFIKASI BARANG DAN JASA DI PEMKOT BEKASI

Sejumlah pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mengeluhkan adanya kebijakan mengharuskan lulus sertifikasi Barang dan Jasa (barjas).

Pasalnya, bila tidak lulus sertifikasi, sesuai surat edaran yang diterima mereka harus menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri.

Imbasnya, ratusan pejabat eselon IV di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi terancam bakal kena jobless, jika hingga 31 Desember nanti mereka belum juga lulus dalam ujian sertifikasi Barjas.

Berdasarkan data yang ada, hingga saat ini tercatat sebanyak sekitar 200 pejabat eselon IV belum lulus sertifikasi barjas.

“Saya jadi kepikiran, dan terbebani. Karena sudah dua kali belum lulus juga. Belum lagi setiap mengikuti barjas kami harus keluar uang Rp 3,6 juta,” ujar salah satu pejabat setingkat Kepala Seksi yang minta dirahasiakan identitasnya.

Menurutnya, hal itu menjadi beban tambahan bagi pejabat berkumis tipis ini.

“Kan Barjas itu hanya untuk pelaksana kegiatan saja, jadi seharusnya tidak diwajibkan. Masa loyalitas kami selama puluhan tahun tidak dihargai, karena harus mengundurkan diri,” ujar wanita berhijab ini. @@@

BERITA KEPEGAWAIAN

MENTERI ASMAN:  PNS TERLIBAT POLITIK PRAKTIS, PELAYANAN PUBLIK TERGANGGU

 Salah satu kewajiban para abdi negara adalah bekerja profesional dan tidak berpihak ke salah satu golongan. Mengabdi pada negara dan masyarakat menjadi sumpah mereka.

Menurut Ketua Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) Zudan Zudan Arif Fakrulloh, profesionalitas dan netralitas ASN adalah seperti uang logam dengan dua sisi.

Fokus bekerja profesional adalah pada pencapaian kinerja yang sudah dituangkan dalam program daerah yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD.)

Netral berarti tidak masuk dalam percaturan politik untuk dukung mendukung pasangan calon dalam kampanye ataupun kegiatan pasangan calon.

Dukungan dari anggota Korpri kepada pasangan calon cukup diberikan saat di bilik suara, tidak lebih.

“Untuk menjaga agar karier dan kehidupan anggota korpri terjaga secara paripurna saya instruksikan agar seluruh anggota korpri menghayati dan mereaktualisasikan Panca Prasetya Korpri dalam setiap gerak langkahnya,” kata Zudan.

Zudan mengibaratkan, Korpri adalah mesin penggerak pembangunan. Tanpa ASN aktivitas negara bisa berhenti, dan lumpuh.

Bisa dibayangkan akibatnya dalam suatu daerah, gubernur petahana maju kembali mencalonkan diri. Kemudian di saat bersamaan sekretaris daerah setempat juga ikut maju mencalonkan diri. Tak pelak aktivitas pemerintah daerah bisa sangat terganggu.

“Visi dan misi pemerintahan tidak tercapai, ASN menjadi terkotak-kotak dan tidak fokus menjalankan tugas melayani masyarakat,” katanya.

Soal jabatan dan proses meritokrasi, Zudan menegaskan, para ASN yang profesional tidak perlu waswas. Sebab, karier bukan tergantung oleh atasan, tetapi sesuai dengan tingkat kompetensi, kualifikasi dan kinerja yang tinggi.

“Seluruh anggota Korpri saya minta untuk kembali menghayati dan melakukan reaktualisasi Panca Prasetya Korpri yang diwujudkan melalui kerja-kerja profesional yang penuh inovasi, integritas dan semangat pantang menyerah,” kata Zudan.

Netralitas politik sebenarnya sudah menjadi bagian kode etik bagi ASN. Itu ditegaskan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Keberpihakan PNS pun dapat diberikan sanksi tegas. Mulai dari teguran keras, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemecatan. Sanksi ini secara rigid diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Dalam PP 53/2010 itu juga telah diatur seluruh larangan bagi PNS untuk menjaga netralitasnya. Larangan tersebut mulai dari ikut serta dalam penyelenggaraan kampanye, mengerahkan PNS di lingkungan kerjanya, hingga sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Satu hal yang pasti, abdi negara harus monokrom, tidak boleh ‘berwarna’ apalagi ‘warna-warni’ karena bertentangan dengan semangat Korpri ‘baru’, yaitu profesional, netral dan sejahtera. Tetapi, menjaga netralitas pelayan masyarakat ternyata tak mudah di momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017.

Menurut Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Sofian Effendi, politisasi kaum birokrat oleh petahana yang kembali maju dalam Pilkada masih acap terjadi. Calon penantang memanfaatkan sentimen anti petahana atau kedekatan identitas juga tak jarang terjadi.

“Temuan pelanggaran netralitas PNS pada tahun 2015 berjumlah puluhan. Walau laporan yang masuk per November 2016 ini berkurang setengahnya, jumlah ASN yang terungkap ini diyakini baru sebagian kecil,” kata Sofian.

Kenapa ASN harus netral? Bukankah ASN memiliki hak politika sebagai warga negara? Pertanyaan ini pun dijawab oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur.

Asman secara gamblang menjelaskan, keterlibatan PNS dalam politik praktis mengakibatkan mereka tak fokus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.

Menteri PANRB ini secara tegas menyatakan, tugas utama seorang ASN adalah melayani publik dengan profesional.

“Apabila ASN terlibat politik praktis, dikhawatirkan akan mengganggu pelayanan publik. Sebab ASN lebih disibukkan dengan urusan politik,” kata Menteri Asman Abnur.

Lebih dari itu, dengan berpolitik praktis akan membuat pegawai negeri akan terkotak-kotak untuk kepentingan kelompok tertentu. Walhasil, pelayanan ASN tidak akan maksimal.

Prerogatif kepala daerah

Aturannya itu sudah ada, dan jelas sanksinya. Tapi kok masih banyak ASN yang nekad dan bandel? Menurut pengamat politik UIN Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, ada sejumlah alasan sehingga ASN terbetot arus memenangkan salah satu kandidat.

Pertama, perihal bargaining position ASN pasca pencoblosan.

“Hal ini sulit dibendung karena memang terkadang ada oknum-oknum PNS dilibatkan oleh pejabat tertentu atau melibatkan diri, dengan harapan mendapatkan jabatan strategis usai pemilihan nantinya,” papar Firdaus pada suatu kesempatan.

Makanya, dia beranggapan, masih sangat sulit untuk menjaga netralitas PNS dalam perhelatan politik lima tahunan tersebut. Sebab, setiap PNS pun dinilai punya kepentingan tersendiri untuk karir pemerintahannya ke depan.

Konsekuensinya, kata Firdaus, beberapa PNS mesti jeli melihat peluang kepada siapa dia menyerahkan dukungannya kelak. “Karena kalau salah, bisa saja dia (PNS) di-rolling dari jabatannya dan dilempar ke jabatan yang tidak menguntungkan. Begitu pun sebaliknya,” ujarnya.

Selain itu, dengan majunya incumbent, secara otomatis membuat beberapa PNS ikut memenangkan ‘bos’-nya kembali. Meski, dikatakan Firdaus, hal tersebut akan dipoles dengan berbagai nuansa yang tidak secara terang-terangan mengampanyekan salah satu kandidat.

“Bahkan bisa saja incumbent sudah lama memainkan PNS dalam bentuk program-program dan itu tidak dapat diingkari. Peluang incumbent itu besar, karena memiliki simpul-simpul di PNS, yang mana itu pun berjejaring. Misalnya, safari ramadan atau bantuan dari Pemda, tapi sebetulnya itu pencitraan bagi pemimpinnya,” jelasnya.

Dia cukup berharap, PNS tidak dipolitisasi atau dimobilisasi oleh salah satu kandidat, untuk menggiring ke suatu keputusan politik tertentu. Meski, Firdaus menganggap, hal itu begitu sulit untuk dilakukan.

Firdaus pun kembali mengingatkan, PNS mesti patuh terhadap UU ASN yang melarang untuk ikut dalam berpolitik praktis.

“Begitu pun dengan UU Pilkada. ASN itu tidak boleh terlibat, dan perlu diketahui ketika itu terjadi, maka hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran,” terangnya.

Di sisi lain, lanjutnya, yang membuat PNS ikut dalam berpolitik, lantaran sistem pemerintahan yang ada saat ini. Firdaus menjelaskan, posisi seorang PNS di sebuah pemerintahan, ditentukan oleh hak prerogatif kepala daerah yang pada saat itu memimpin.

@@

BERITA KEPEGAWAIAN

SURAT EDARAN MENPAN-RB TENTANG KEWAJIBAN SELURUH INSTANSI BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH MELAKUKAN UJI KOMPETENSI PEGAWAINYA.

Para aparatur Sipil Negara (ASN), terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus siap-siap menghadapi pensiun dini. Kebijakan ini diberlakukan bagi pegawai yang kompetensinya rendah dan tidak bisa dikembangkan lagi.

“Dalam rangka penataan struktur organisasi kepegawaian, pemerintah akan mengambil kebijakan pensiun dini. Pensiun dini akan dikenakan mulai tahun 2016, kepada pegawai yang kualitasnya rendah,” tegas Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja, Minggu (16/11).

Untuk menilai mana PNS yang berkualitas super, menengah, biasa,dan rendah, akan diterbitkan Surat Edaran MenPAN-RB tentang kewajiban seluruh instansi baik pusat maupun daerah melakukan uji kompetensi pegawainya. Agar hasilnya objektif, menurut Setiawan, pemerintah akan memberlakukan format baku agar pejabat pembina kepegawaian (PPK) tidak membuat rekomendasi berdasarkan like and dislike.

“Uji kompetensinya ini sangat penting karena akan dijadikan dasar penentuan klasifikasi PNS,” ujarnya.

Yang kualitas super dan menengah aman, yang kemampuan biasa harus digenjot dengan berbagai pendidikan dan pelatihan agar kompetensinya naik ke menengah. Sedangkan kualitas rendah, akan diajukan untuk dipensiunkan dini.

“Setiap PNS harus mengembangkan kualitasnya. Sebab, dalam UU ASN diwajibkan setiap aparatur memiliki kompetensi tinggi. Kalau kemampuannya stagnan dan tidak bisa berkembang meski sudah diberikan diklat, apaboleh buat PNS-nya kita pensiunkan,” terangnya.

Mengenai SE untuk kewajiban PPK melakukan uji kompetensi, menurut Setiawan, dalam waktu dekat akan dilayangkan ke seluruh instansi pusat dan daerah. Pasalnya, uji kompetensi sudah harus dilakukan mulai awal Januari 2015 dan kebijakan pensiun dini bisa dimulai setahun setelahnya.

“Jadi nanti setelah uji kompetensi dan hasilnya didapat, baru kita lakukan pensiun dini pada 2016,” pungkas Setiawan.

 

BERITA KEPEGAWAIAN

DESA HARUS INOVATIF DENGAN PROGRAM KERJA YANG JELAS

Komitmen pemerintah untuk membangun desa di Indonesia ditandai dengan meningkatnya Alokasi Dana Desa yang semakin besar dari tahun ke tahun. Aparat pemerintah desa dituntut untuk lebih inovatif dan transparan dalam pengelolaannya agar dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat mampu membawa perubahan bagi kemajuan desa.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, otonomi daerah memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk mengeksplorasi seluruh potensi yang dimiliki untuk membangun dan memajukan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

“Pemerintah juga sudah meneguhkan komitmennya untuk membangun desa yang berbasis pada kearifan  lokal,  potensi  sumber  daya  serta keunikan yang ada di desa tersebut,” jelasnya saat memberikan sambutan dalam acara seminar “Akselerasi Inovasi di Tingkat Desa dalam Mewujudkan Desa Inovatif di Indonesia,” di Aula Gedung A Kantor LAN,  Kamis (8/12).

Seminar itu juga menghadirkan Sekjen Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN Tri Widodo Wahyu Utomo, Direktur Executive Institute for ECOSOC Right Sri Palupi, serta Peneliti Pattiro Agus Salim.

Dengan demikian, lanjut dia, desa di Indonesia dituntut untuk lebih inovatif dalam menyelesaikan problem struktural yang selama ini selalu menjadi pekerjaan rumah bersama.

“Desa harus inovatif di tengah kemajuan teknologi informasi sekarang ini. Disamping itu, masyarakatnya harus mampu mengenali serta memanfaatkan teknologi, gagasan atau cara-cara baru dalam mengatasi masalah terkait ekonomi di desanya. Harapannya, kemajuan secara menyeluruh di setiap penjuru desa dapat terwujud,” kata dia.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi mengatakan, besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah kepada desa-desa di Indonesia harus disertai dengan program prioritas agar tepat sasaran. Pasalnya, lanjut Anwar, ada fenomena menarik pasca digelontorkannya dana untuk pembangunan desa dari pemerintah.

“Dulu desa berbondong-bondong ingin menjadi kelurahan, karena jabatan lurah dianggap lebih settlekarena dapat gaji tetap. Tetapi sekarang rebound, banyak sekali kelurahan yang ingin kembali menjadi desa,” ujarnya.

Menurut Anwar, fenomena tersebut harus segera diantisipasi Kemendagri dengan mengeluarkan regulasi untuk moratorium pemekaran desa. Anwar menegaskan tujuan dari UU Desa tidak hanya menggelontorkan dana ke desa-desa untuk pembangunan fisik.

“Tetapi juga untuk membentuk desa mandiri yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Tujuan pengaturan desa salah satunya mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama,” lanjutnya.

Dengan begitu, kata Anwar, desa memiliki kekhasan masing-masing dalam mengembangkan potensi desa untuk dijual. Hal ini sesuai dengan tujuan UU Desa yaitu memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.

Anwar mengungkapkan, salah satu inovasi yang ditempuh oleh Kementerian Desa PDTT adalah One Village One Product (OVOP). Menurut dia, “One Village One Product (OVOP) merupakan pengembangan satu komoditi unggulan setiap desa, yang merupakan pengembangan Agriculture Estate.

“Dengan inovasi OVOP tersebut diharapkan desa memiliki produk unggulan yang menjadi branding kawasan desa tersebut untuk dijual di tempat lain. Dengan program tersebut diharapkan investor juga akan tertarik untuk berinvestasi untuk pembangunan kawasan desa,” jelasnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN, Tri Widodo Wahyu Utomo mengatakan, perlunya street level innovation untuk mempercepat inovasi di berbagai daerah.

Street level innovation salah satunya bisa dilakukan dengan mendorong smart village melalui IT literacy pedesaan, menguatkan entrepreneurship warga desa, meningkatkan partisipasi warga desa serta membenahi pelayanan publik,” jelasnya.

Direktur Executive Institute for ECOSOC Right Sri Palupi mengingatkan perlunya desa dan entitas di dalamnya untuk dibekali dengan berbagai ketrampilan yang dapat dikembangkan guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. “Terdapat dua inovasi krusial yang dibutuhkan desa, yakni inovasi untuk memperkuat daya tahan komunitas dari tekanan internal dan eksternal, serta inovasi untuk mewujudkan desa pembelajar,” jelasnya. (dan/choky/humas)

BERITA KEPEGAWAIAN

PEMBINAAN ASN HARUS LEBIH PROFESIONAL

 

Aparatur Sipil Negara memiliki peran penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi berbasis kinerja. Hal ini dikarenakan ASN merupakan pelaksana reformasi birokrasi di Indonesia. Demikian dikatakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam acara Penutupan Diklatpim Tingkat II di Ambon, Maluku, Senin (05/12).

Asman  mengatakan,  peran strategis ASN sebagai pelaksana reformasi birokrasi di Indonesia menuntut ASN untuk tidak hanya melibatkan perubahan perilaku tetapi juga menyangkut pengambilan-pengambilan keputusan secara profesional yang berdampak pada terlaksananya reformasi birokrasi.

“Untuk itu, sangat diperlukan peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kapabilitas guna menciptakan ASN yang profesional sebagai penggerak utama keberhasilan pembangunan nasional melalui pelaksanaan reformasi birokrasi, ” ujarnya.

Asman juga mengatakan,  Profesionalisme ASN tentunya dapat terwujud melalui perencanaan SDM, pengadaan, pengembangan kompetensi sampai dengan pensiun yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Namun menciptakan ASN yang profesional menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah manakala berhadapan dengan berbagai permasalahan yang sering muncul dalam pembinaan ASN, ” imbuhnya.

Maka dari itu,  lanjutnya dalam rangka mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan upaya pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN melalui manajemen kepegawaian yang lebih profesional dan transparan sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang apapun juga.

Sementara itu,  Kepala Lembaga Administrasi Negara Adi Suryanto, mengingatkan dengan selesainya Diklatpim Tk. II ini para  peserta diharapkan mampu menjadi agen perubahan di instansi tempat bekerja masing-masing. Serta menjadi pemimpin perubahan, terutama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan bagi masyarakat.

Menurut dia, sasaran akhir Diklatpim ini adalah diperolehnya pemimpin perubahan. Sebab, pegawai atau aparatur sipil negara (ASN) harus mampu meningkatkan peran, tugas dan fungsi selaku pemimpin dan aparatur pemerintah (birokrasi) dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Besar harapan saya agar alumnus Diklat Kepemimpinan Tingkat II mampu meningkatkan pengabdian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan mutu pelayanan, sehingga memberikan citra baik bagi pemerintah di mata masyarakat,” harapnya. (sumber : dit/HUMAS MENPANRB)

BERITA KEPEGAWAIAN

STANDAR KOMPETENSI KEPEMIMPINAN BIDANG

Kondisi birokrasi di Indonesia saat ini masih banyak diisi oleh pejabat yang tidak memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang didudukinya. Padahal, pejabat memiliki peran strategis dalam melahirkan dan menerapkan kebijakan yang selaras dengan kebijakan nasional. Sistem penjaminan kompetensi kepemimpinan yang ada saat ini pun belum mampu menghasilkan pejabat yang profesional.

Hal ini dikatakan Kepala Lembaga Administrasi Negara Dr. Adi Suryanto Msi saat membuka seminar “Perancangan Kompetensi Kepemimpinan Bidang & Sosialisasi Kebijakan Diklat Terintegrasi Bagi CPNS,” di Auditorium Makarti Bhakti Nagari, Kantor LAN Pusat, Jakarta, Kamis (15/12).

“Kompetensi kepemimpinan pejabat menjadi salah satu yang mendapat perhatian khusus Wakil Presiden. Kemenpan RB sudah menindaklanjuti hal itu untuk melakukan standarisasi kompetensi kepemimpinan bidang,” kata dia.

LAN sendiri, lanjutnya, saat ini sudah berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam menginisiasi pengembangan konsep sertifikasi kompetensi kepemimpinan bidang bagi pejabat pimpinan tinggi pratama di daerah.

“Melalui sertifikasi kepemimpinan bidang ini diharapkan akan lahir pejabat pimpinan tinggi pratama yang profesional dan mampu menjalankan tugas serta fungsinya yang sesuai dengan jabatan terkait,” kata dia.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kementerian PAN & RB Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, saat ini pihaknya tengah menyusun kamus kompetensi manajerial dan sosio kultural sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

“Kamus kompetensi manajerial dan sosio kultural saat ini sedang kita susun dan akan ditetapkan oleh Kemenpan RB. Sedangkan untuk kamus kompetensi teknis kita serahkan ke masing-masing Kementerian/Lembaga sesuai bidang tugasnya,” kata dia.

Setiawan mengatakan, penyusunan kamus kompetensi bagi para pejabat memang diperlukan. Pasalnya, sejauh ini kompetensi jabatan pimpinan tinggi masih terkotak-kotak dalam setiap Kementerian/Lembaga/Pemda.

“Karena itu perlu disusun perumusan standar kompetensi JPT Nasional terlebih dahulu,” jelasnya.

Sementara itu Direktur Aparatur Nasional Bappenas Rd. Siliwanti mengungkapkan, pihaknya saat ini telah membuat kamus kompetensi sebagai acuan untuk seleksi pegawai Bappenas. Kamus kompetensi itu membagi secara tegas kompetensi yang dibutuhkan untuk setiap bidang jabatan dengan berbagai kualifikasi yang harus dipenuhi.

“Kompetensi struktural tentu berbeda dengan kompetensi struktural,” jelasnya.

Meski sudah menerapkan standar kompetensi dalam perekrutan pejabat, Siliwanti mengatakan, belum semua level kompetensi pegawai terpenuhi. Masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan.

“Pemetaan individu pegawai belum dilakukan secara menyeluruh serta belum ada strategi peningkatan kompetensi secara reguler dan sistematik. Disamping itu kita juga menghadapi persoalan seperti ketidakjelasan arah organisasi, dan perkembangan faktor eksternal yang sulit dikendalikan,” kata dia.  @@@

BERITA KEPEGAWAIAN NASIONAL

KORPRI MAJU TERUS…..

Ada banyak penilaian terkait eksistensi Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang sejauh ini dianggap masih belum optimal dalam memperjuangkan kepentingan pegawai negeri sipil di Indonesia.

Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Adi Suryanto mengatakan, KORPRI yang merupakan organisasi pegawai belum mampu menunjukkan eksistensinya sebagai organisasi yang berpihak kepada pegawai pemerintah.

“Ada banyak isu yang belum berhasil disikapi oleh KORPRI. Misalnya, sikap pasif KORPRI dalam menyikapi perkembangan UU ASN terkait wacana revisi UU ASN dan pengangkatan pegawai K2. KORPRI tidak memberikan pandangan apapun terkait hal tersebut,” jelasnya saat membuka seminar nasional “Quo Vadis KORPRI : Tantangan dan Arah Transformasi KORPRI sebagai Organisasi Profesi,” di Aula Gedung A Lantai 8 Kantor LAN, Jumat (16/12).

Seminar itu menghadirkan sejumlah narasumber diantaranya Guru Besar Kebijakan Publik UGM Prof. Dr. Agus Dwiyanto, Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Dr. Muhammad Taufiq, Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakhrulloh  serta Human Capital Expert Angkasa Pura Purwanto.

Hal senada juga dikemukakan Deputi Bidang Kajian Kebijakan LAN Muhammad Taufiq. Menurut dia, dalam usia KORPRI yang sudah hampir setengah abad sekarang ini, tidak banyak peran yang dimainkan KORPRI.

“Bila kedudukannya masih menjadi bagian dari organisasi pemerintah, maka akan sulit melepaskan KORPRI dari intervensi pemerintah. Apalagi jika merunut sejarahnya, KORPRI ini merupakan organisasi yang sebelumnya menjadi tulang punggung pemerintah Orde Baru untuk mendulang suara dalam setiap gelaran Pemilu,” ujarnya.

Menurut dia, pemerintah harus berani mengeluarkan KORPRI dan menjadikannya sebagai organisasi independen. Taufiq mencontohkan, bagaimana organisasi profesi pegawai pemerintah di negara lain seperti Inggris yang bersifat independen.

“Organisasi profesi pegawai pemerintah di Inggris berani bernegosiasi dengan pemerintah untuk memperjuangkan hak dan kesejahteraan para pegawainya. Mereka juga secara konsisten mengawal kebijakan-kebijakan di bidang kepegawaian. Kiprah KORPRI di Indonesia masih belum terlihat,” jelasnya.

Guru Besar Kebijakan Publik UGM Agus Dwiyanto mengatakan, agar kiprah KORPRI berkembang, KORPRI harus menjadi organisasi profesi sebagaimana UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. “Namun melihat latar belakang, struktur kelembagaan dan kepengurusan, hal itu sangat kecil kemungkinannya untuk terwujud,” kata dia.

Sementara itu, Ketua Umum KORPRI Zudan Arif Fakhrulloh menilai, kurangnya eksistensi KORPRI di tengah ASN di Indonesia dikarenakan kurang aktifnya para pengurus KORPRI di setiap Kementerian/Lembaga/Pemda.

“Hadir tidaknya KORPRI itu tergantung dari keaktifan para pengurusnya di masing-masing satuan kerja. Kalau tidak aktif ya tentu tidak terlihat kiprah dan gunanya bagi para pegawai negeri sipil,” ujarnya.

Zudan mencontohkan bagaimana ia mengelola KORPRI di Kabupaten Gorontalo yang mampu membentuk KORPRI Mart, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum bagi PNS yang tersandung kasus hukum, serta berbagai kegiatan sosial pemberian beasiswa bagi anak pegawai yang berprestasi.

Menyikapi usulan agar KORPRI independen dan lepas dari pemerintah, Zudan justru mengkhawatirkan bahwa hal itu justru rawan ditunggangi kepentingan partai politik. Hal ini wajar mengingat jumlah keanggotaan KORPRI yang mencapai jutaan.

“Kalau independen, justru itu rawan dimanfaatkan partai politik dan akan menyebabkan perpecahan di kubu pemerintah,” pungkasnya. @@

IKLAN LAYANAN SOSIAL

Petugas melayani calon investor di ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di Gedung BKPM, Jakarta, Senin (26/1). Sebanyak 22 kementerian dan lembaga telah menempatkan petugas penghubungnya untuk melayani berbagai jenis perizinan di PTSP Pusat tersebut. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/Asf/Spt/15.
peresmian

ptsp_1

INOVASI DIMULAI DARI HAL-HAL KECIL

Memasuki era yang serba digital, Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin dituntut untuk lebih profesional dan berkualitas, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu perlu diberikan pelatihan yang tidak hanya di bidang teknis tetapi juga dalam bidang softskill.

Softskill dapat menumbuhkan inovasi dan kreatifitas, yang nantinya dapat berguna untuk menjawab perubahan yang terjadi dalam dunia pekerjaan, terlebih ASN kini dituntut semakin profesional. Menciptakan sebuah inovasi tidak harus membuat sesuatu yang canggih.

Inovasi dapat dilakukan dengan membuat sesuatu yang sederhana, namun dapat bermanfaat bagi masyarakat. selain berinovasi, ASN juga harus berani kreatif dengan out of the box. Cobalah untuk keluar dari kotak dan membuat sesuatu yang berbeda dari sebelumnya atau yang pernah ada.

SELAMAT HUT KORPRI KE-45

dsc_7444-572x380Presiden RI, Joko Widodo, berpesan kepada seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) agar menanggalkan pola-pola lama, seperti mental priyayi, yang hanya terpaku pada formalitas belaka. Sebaliknya, pegawai KORPRI sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus berfokus pada pelayanan publik.

“Setiap anggota KORPRI harus menjadi aset bangsa, bukan jadi sumber masalah bangsa!” pesannya kepada anggota KORPRI pada saat memimpin Upacara Bendera Perayaan HUT KORPRI ke-45 di Lapangan Silang Monas Jakarta, Selasa (29/11).

HUT KORPRI ke-45 mengusung tema tentang Kebhinekaan dan Netralitas, yakni Bersama KORPRI Meneguhkan Netralitas dan Meningkatkan Profesionalisme ASN.

Menurut Presiden RI, pesan tema tersebut sangat tepat dalam menyambut pesta demokrasi. “Jadikanlah momen Pilkada ini sebagai ujian netralitas dan profesionalisme ASN, dan yang perlu diingat pengabdian anggota KORPRI sebagai ASN bukan pada kepentingan kelompok/individu, tetapi kepada Bangsa dan Masyarakat,” tambahnya.

Dalam kualitas pelayanan publik, Presiden juga meminta kepada ASN untuk tidak terlibat dalam praktik kecurangan seperti korupsi dan pungutan liar. Anggota KORPRI merupakan garis terdepan dalam kompetisi global, untuk itu setiap ASN harus disiplin dan bertanggung jawab, bukan kepada individu tertentu, tetapi tanggung jawab kepada bangsa sendiri.

Presiden RI juga sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota KORPRI yang sedang mengemban tugas dan pengabdian kepada bangsa dan rakyat di seluruh tanar air dan dunia.

“Anggota KORPRI teruslah berinovasi, ke depan KORPRI akan bertransformasi menjadi Korps Profesi Aparatur Sipil Negara, dan menjadi wadah lahirnya loncatan kemajuan bagi Bangsa,” tutupnya.

Rangkaian puncak perayaan HUT KORPRI dilanjutkan dengan berbagai kegiatan pameran yang dibalut dalam acara KORPRI Exspo 2016, yang berlangsung di Lapangan Banteng Jakarta.

@KWA,2016

GEDUNG BARU BKD

Gedung baru Badan Kepegawaian Daerah Kab Sidoarjo (BKD) yang berlokasi di Jl. Majapahit 5 Sidoarjo telah selesai dibangun. Gedung lantai 3 (tiga) dengan lahan parkir cukup luas ini akan ditempati pada awal tahun 2017.  

Gedung baru BKD yang dibangun di area Balai Diklat dengan demikian saat ini telah menjadi gedung terpadu dengan Balai Diklat dan memiliki fasilitas cukup lengkap, seperti ruang kelas diklat, aula, mushola, kamar-kamar untuk penyelenggaraan diklatpim dan sebagainya. Fasilitas pendukung sarana/prasarana akan terus dilengkapi menyesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan kepegawaian yang terus berkembang.

Berikut penampakan gedung baru BKD:

20161116_110213
Bagi  saudara-saudara PNS di Kab Sidoarjo yang membutuhkan layanan kepegawaian, nanti awal tahun setelah pindahan dari gedung lama BKD —berada di Jl Jaksa Agung R Suprapto 1— silahkan datang ke gedung Baru BKD di Jl Majapahit. Anda akan mendapatkan pelayanan  yang lebih memuaskan dari seluruh jajaran BKD yang saat ini dalam proses sertifikasi ISO. Tekad kami adalah memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh PNS Kab Sidoarjo. Terima kasih.

LAPORAN PELAKSANAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN CXVII (117) PROPINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sidoarjo, 11-11-2016

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Yang saya hormati :

–    Bapak Bupati/ Wakil Bupati Sidoarjo

–    Saudara Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur atau yang mewakili;

–    Sekretaris Daerah dan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

–    Peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan 117, dan hadirin undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai kenikmatan,  taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka PENUTUPAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN CXVII (117) PROPINSI JAWA TIMUR DI  KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 dalam keadaan sehat wal’afiat.

Bapak Bupati Sidoarjo dan hadirin yang kami hormati,

Berikut ini  kami sampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan diklat sebagai berikut :

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN CXVII (117) PROPINSI JAWA TIMUR DI  KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 diselenggarakan mulai   1 Agustus sampai dengan 11 November 2016 dengan metode pembelajaran pada saat in class bertempat di Balai Diklat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jl. Mojopahit  No. 5  Sidoarjo dan pada saat out class bertempat di instansi masing-masing.

Target group peserta yang mengikuti Diklatpim Tingkat IV ini merupakan 1 (satu) angkatan,  yang terdiri dari 30 (tiga puluh) orang berasal dari pejabat eselon IV dan eselon V di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Adapun materi diklat yang telah diajarkan sebagai berikut:

Ceramah Strategi dan Kebijakan Pengembangan SDM ASN, Berpikir Kreatif dan Inovasi, SANKRI, Pembekalan Isu Strategis, Diagnostic Reading, Konsep Proyek Perubahan, Membangun Komitmen Bersama, Penjelasan Benchmarking, Berpikir Kreatif dan Inovasi, Pengenalan Potensi Diri, Kecerdasan Emosional, Membangun Tim Efektif dan Koordinasi/Kolaborasi, Pembekalan Rancangan Proyek Perubahan dan Implementasi Proyek Perubahan.

Selanjutnya untuk menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama, peserta melaksanakan Dinamika Kelompok/ Outbond ke Grand Trawas Mojokerto.

Pada Diklatpim Tingkat IV kali ini, peserta melaksanakan beberapa kunjungan/visitasi yang pertama ke Trowulan Mojokerto untuk materi Pilar-pilar Kebangsaan, kedua visitasi ke Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA)  Pemkot Surabaya, untuk materi Diklat  Standar Etika Publik, dan ketiga Benchmarking  ke Best Practice ke Kota Surakarta yang diselenggarakan pada 31 Agustus sd  3 September 2016 dengan 3 (tiga) lokus. Lokus yang pertama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta dengan program unggulan “Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS)”. Lokus yang kedua Puskesmas Sibela Kota Surakarta bersertifikasi ISO dengan program unggulan “Pelayanan prima puskesmas dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (SIMPUS) dan aplikasi P-Care. Lokus yang ketiga Kantor Kecamatan Laweyan bersertifikasi ISO dengan program unggulan “Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya”

Selanjutnya kami laporkan juga bahwa Peserta Diklatpim Tingkat IV telah melaksanakan 2 (dua) kali seminar. Pertama Seminar Rancangan Proyek Perubahan pada tanggal 8 September 2016, kedua Seminar Laboratorium Kepemimpinan pada tanggal 9 November 2016. Pada saat seminar dihadiri masing-masing mentor dari peserta Diklatpim Tingkat IV.

Bapak Bupati Sidoarjo dan hadirin yang kami hormati,

Pada akhirnya kami laporkan bahwa sesuai dengan Hasil Rapat Koordinasi dan Evaluasi Panitia Penyelenggara Diklatpim IV Badan Diklat Provinsi Jawa Timur pada hari KAMIS tanggal 10 November 2016 bertempat di Badan Diklat propinsi Jawa Timur memutuskan :

 Semua peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang dinyatakan LULUS.

Dari 30 orang yang lulus, dengan kualifikasi:

  • Sangat memuaskan: 7    (tujuh) orang
  • Memuaskan: 23  (dua puluh tiga) orang

Dengan peringkat 10 (sepuluh) besar sebagai berikut:

  1. IRA KRISNAWATI, S.Kom
  2. YUNI LUKITANINGDYAH W.S, S.E
  3. MURSALIM, ST
  4. BONDAN ASWINDAR
  5. MUHAMMAD LUTHFI
  6. ISTIQLALIYAH JULIA ANGGRAENI, S.KM
  7. EKA KURNIA JOHAR RINA, S.ST
  8. YUNIA FAUZIAH, SE, Ak.
  9. CHOIRUL ANAM, ST
  10. SARWO EDI, SE, MM

Dari peringkat 10 (sepuluh) besar tersebut disampaikan bahwa predikat 3 (tiga) besar sebagai berikut :

Pertama: IRA KRISNAWATI, S.Kom dari Badan Kepegawaian Daerah Kab. Sidoarjo dengan judul proyek perubahan  “Peningkatan Efektivitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Melalui Revitalisasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian untuk Mewujudkan Tertib Administrasi Kepegawaian”

Kedua: YUNI LUKITANINGDYAH W.S, S.E dari Dinas Kesehatan dengan judul proyek perubahan “Peningkatan Kualitas Tata Kelola Administrasi Layanan Kesehatan Berrbasis Teknologi Informasi”.

Ketiga: MURSALIM, ST dari Dinas PU Bina Marga dengan judul proyek perubahan “Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Bina Marga dalam Pengelolaan Jalan Melalui Pembentukan Satgas Pemeliharaan Jalan”.

Kepada seluruh peserta yang lulus berhak mendapatkan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan.

Sebagai tambahan informasi, dalam rangka mendukung kegiatan promosi Produk Inovasi Administrasi Negara disampaikan bahwa Lembaga Administrasi Negara (LAN) akan melakukan pengumpulan Proyek Perubahan dari 10 (sepuluh) predikat terbaik untuk dilakukan proses seleksi dan dipublikasikan. Hal ini berdasarkan Surat LAN R.I Nomor 3068/K.I/K81.04 tanggal 24 Oktober 2016 Perihal Pengumpulan Data Alumni.

Selain itu terhadap seluruh Proyek Perubahan yang telah dilakukan oleh seluruh alumni, ke depan akan dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Lembaga Administrasi negara yang ingin mengetahui sejauh mana Proyek Perubahan benar-benar diimplementasikan pada masing-masing SKPD.

Kami juga melaporkan bahwa monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan implementasi dari proyek perubahan yang telah dibuat oleh alumni peserta Diklatpim Tingkat IV Tahun 2015 telah selesai dilaksanakan. Tujuan kami melaksanakan monitoring dan evaluasi itu tiada lain agar proyek-proyek perubahan yang telah dilaksanakan peserta tersebut bisa berkesinambungan secara berkelanjutan dan mengalami peningkatan ke arah yang lebih baik dari kinerja sebelumnya.

Demikian Laporan DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN CXVII (117) PROPINSI JAWA TIMUR DI  KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016.  Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sidoarjo berkenan memberikan pengarahan.

Sekian terima kasih, Wassalamu’alaikum wr. wb

 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KABUPATEN SIDOARJO

 

 

 SRI WITARSIH, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 19611201 199103 2 003

PENUTUPAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN CXVII (117) PROPINSI JAWA TIMUR DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 Sidoarjo, 11- 11- 2016

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Yang saya hormati :

–    Saudara Wakil Bupati Sidoarjo

–   Saudara Kepala Badan Diklat Propinsi Jawa Timur atau yang mewakili;

–    Sekretaris Daerah dan Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

–    Peserta Diklatpim Tingkat IV Angkatan 117, dan hadirin undangan yang berbahagia.

====================================

Mengawali sambutan pada acara dan kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi kita rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga kita masih bisa menghadiri acara PENUTUPAN DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN CXVII (117) PROPINSI JAWA TIMUR DI  KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kab Sidoarjo bahwa pembelajaran pada semua tahap di dalam Diklat Kepemimpinan Tingkat IV telah selesai dilaksanakan. Kita semua patut bersyukur pelaksanaan diklat berjalan dengan baik dan lancar meskipun pelaksanaan diklat pola baru ini dirasakan lebih berat dari pelaksanaan diklat sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan mendasar, baik dari segi metode, kurikulum dan materi diklat.

Perubahan itu wajib dilakukan agar setiap pejabat eselon mampu menjadi AGEN PERUBAHAN di masing-masing instansinya. Perubahan yang inovatif dan kreatif sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku. Hal ini dalam upaya agar instansi pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak jauh tertinggal dibanding dengan instansi pelayanan publik yang dilakukan oleh swasta (misalnya Perbankan). Sebab masyarakat saat ini semakin kritis dan maju, senantiasa menuntut perbaikan pelayanan yang lebih memuaskan sesuai dengan kemajuan teknologi global.

Bahkan saat ini, setiap pelayanan publik diharapkan terstandarisasi dalam ISO sehingga masyarakat akan merasakan pelayanan dengan standar yang sama di manapun seseorang membutuhkan layanan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, setiap pejabat wajib untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja, pola kerja dan standar yang telah ditetapkan tersebut.

Belajar dari pengalaman yang sudah ada, saya menghimbau kepada saudara – saudara untuk memiliki DAYA TANGGAP, CERDAS, CEPAT dan TEPAT untuk menyelesaikan tugas-tugas pelayanan publik. Sebab setiap saat kita dihadapkan pada tantangan dan masalah yang harus segera diselesaikan dengan segera. Dibutuhkan pula kemampuan untuk melaksanakan koordinasi dan  komunikasi yang baik untuk menggalang dan mensinkronisasikan kerjasama dengan semua pihak yang terlibat dalam jejaring kerja.

 

Hadirin yang saya hormati,

Atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Saya menyampaikan ucapan Terima Kasih kepada Badan Diklat Propinsi Jawa Timur yang telah bekerjasama secara intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, dalam penyelenggaraan semua program kediklatan yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan  dan akan dilaksanakan. Ke depan kerjasama kediklatan seperti ini perlu terus dikembangkan secara berkesinambungan dengan terwujudnya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di jajaran aparatur birokrasi pemerintah.

 Kepada saudara-saudara Peserta Diklatpim Tingkat IV, saya berpesan agar Proyek Perubahan jangka pendek yang telah saudara lakukan itu wajib Anda lanjutkan ke tahap Jangka Menengah dan berkelanjutan. Pemkab Sidoarjo melalui BKD akan terus melakukan monitoring terhadap proyek perubahan di instansi saudara, dengan harapan terjadi akselerasi/percepatan pembangunan di semua sektor di Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai ini.

 Selanjutnya saya mengucapkan selamat bekerja kembali kepada para peserta di instansi masing – masing dan semoga kesuksesan selalu menaungi karier anda. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan kepada kita semua. Amin

Sekian, terima kasih atas perhatiannya,

Wallahul  muwaffiq  ilaa  aqwamit  thoriq

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

 

    Sidoarjo,  11 November 2016

 

BUPATI SIDOARJO

 

 

 

H. SAIFUL ILAH, SH, M.Hum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERNYATAAN PENUTUPAN

DENGAN MENGUCAP

ALHAMDULILLAHIROBBILALAMIN

 

PADA HARI INI :
JUMAT, 11 NOVEMBER 2016

 

DIKLAT KEPEMIMPINAN TINGKAT IV ANGKATAN CXVII (117) PROPINSI JAWA TIMUR DI  KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

 

SECARA RESMI SAYA NYATAKAN

DITUTUP DAN DINYATAKAN SELESAI

SAMBUTAN PENERIMAAN BENCHMARKING KE BEST PRACTICE DIKLATPIM TINGKAT IV ANGKATAN XXI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL MAKASSAR LOKUS: BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT) DINAS PU BINA MARGA

20161019_09252920161019_085110 20161019_092530 20161019_092544Sidoarjo, 19 Oktober 2016

Assalamu’alaikum Wr. Wb. Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Yang saya hormati :

  1. Pimpinan Rombongan dan Pendamping Peserta Benchmarking Diklatpim IV  Pusdiklat Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar ;
  2. Narasumber dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) dan Narasumber dari Dinas PU Bina Marga ;
  3. Peserta Diklat dan Undangan yang berbahagia.

SEBELUMNYA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEPADA ALLAH SWT ATAS SEGALA LIMPAHAN RAHMAT DAN HIDAYAH-NYA, SEHINGGA PADA PAGI HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WAL-AFIAT KITA DIBERI KESEMPATAN UNTUK MENGIKUTI PENERIMAAN  BENCHMARKING KE BEST PRACTICE DIKLATPIM TINGKAT IV ANGKATAN XXI PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI                          REGIONAL MAKASSAR DAN TAK LUPA SEBELUMNYA ATAS NAMA PEMKAB SIDOARJO KAMI MENGUCAPKAN SELAMAT DATANG KEPADA SAUDARA-SAUDARA SEMUANYA.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SEBAGAIMANA DIKETAHUI BAHWA SEMAKIN MENINGKATNYA TUNTUTAN MASYARAKAT ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, BERSIH, ADIL, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL, HARUS DISIKAPI DENGAN SERIUS DAN RESPONSIF. PENYELENGGARA NEGARA HARUS MEMILIKI KOMITMEN BERSAMA UNTUK MENEGAKKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH (GOOD GOVERNANCE DAN CLEAN GOVERNMENT). DIHARAPKAN DENGAN ADANYA KOMITMEN BERSAMA  MAKA KINERJA ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN MENJADI PERHATIAN UTAMA UNTUK DITINGKATKAN SECARA TERUS MENERUS KE ARAH YANG SEMAKIN BAIK.

KHUSUS TERKAIT DENGAN BIDANG PELAYANAN PERIJINAN YANG MENJADI TUJUAN BENCHMARKING, SECARA UMUM BISA DISAMPAIKAN BAHWA SEJAK TAHUN 2001, PEMKAB SIDOARJO MEMBENTUK LEMBAGA YANG KHUSUS MENANGANI PERIJINAN SATU PINTU YAITU DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL (DPPM) DENGAN KEWENANGAN PENANDATANGANANNYA DISERAHKAN SEPENUHNYA KEPADA INSTANSI YANG KINI BERUBAH NAMA MENJADI BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (BPPT).

SECARA BERTAHAP JUMLAH IJIN YANG DITANGANI TERUS MENINGKAT DARI YANG SEMULA HANYA MENANGANI 15 JENIS IJIN USAHA MAKA PADA SAAT INI TELAH MENINGKAT SEBANYAK 73 JENIS IJIN, YANG DIKUATKAN DENGAN  PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2008 DAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2014 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BPPT.

INOVASI PELAYANAN PRIMA DI BIDANG PERIJINAN DILAKSANAKAN OLEH BPPT DENGAN MENERBITKAN BERBAGAI PROGRAM YANG BERTUJUAN AGAR  INVESTOR ATAU PELAKU USAHA BISA SEMAKIN CEPAT TERLAYANI. MISALNYA DENGAN MEMBUKA PERIJINAN SISTEM 1 (SATU) PAKET MELIPUTI PERUBAHAN STATUS TANAH SAWAH, IMB, HO, SIUP, TDP DAN TDI DISELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 14 HARI. HAL INI DIKUATKAN DENGAN PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2011 TENTANG PENERBITAN PERIJINAN 1 (SATU) PAKET.

DENGAN KEMUDAHAN DAN KECEPATAN PELAYANAN PERIJINAN INI, TERBUKTI PARA PELAKU USAHA TERTARIK UNTUK MEMBUKA USAHA SERTA MENGINVESTASIKAN MODALNYA KE WILAYAH SIDOARJO, YANG PADA GILIRANNYA AKAN MAMPU MENAMBAH KAPASITAS FISKAL DAERAH, MEMBUKA LAPANGAN KERJA SERTA MENUMBUHKAN CLUSTER-CLUSTER EKONOMI BARU DI WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

SALAH SATU LAYANAN PUBLIK YANG JUGA MENJADI FOKUS PEMBENAHAN DI PEMKAB SIDOARJO ADALAH BIDANG INFRASTRUKTUR JALAN YANG MENJADI FOKUS DARI DINAS PU BINA MARGA. SEBAGAIMANA DIKETAHUI BAHWA  DINAS PU BINA MARGA TELAH MELAUNCHING SALAH SATU INOVASI PELAYANAN PUBLIK BERUPA APLIKASI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGADUAN MASYARAKAT TERKAIT KONDISI JALAN YANG DIBERI NAMA “M-BONK SIDOARJO” KERJASAMA DENGAN MICROSOFT DAN CITYNET.

BEBERAPA HAL YANG MELANDASI DIBUATNYA APLIKASI M-BONK DI ANTARANYA KETERLAMBATAN PENANGANAN KERUSAKAN JALAN SEHINGGA BERDAMPAK PADA TERGANGGUNYA AKTIVITAS EKONOMI DAN MOBILITAS DI MASYARAKAT.

KELUHAN MASYARAKAT AKAN LEBIH CEPAT DIRESPON BILA ADA SATU APLIKASI YANG FOKUS TERKAIT DENGAN KEADAAN JALAN. DIHARAPKAN JUGA DENGAN ADANYA APLIKASI YANG MURAH DAN CEPAT INI, KEPEDULIAN MASYARAKAT AKAN KONDISI JALAN SEMAKIN MENINGKAT SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBANGUNAN BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT.

KE DEPAN, PEMBENAHAN INFRASTRUKTUR JALAN ATAU BAHASA JAWANYA “EMBONG” AKAN TERUS DITINGKATKAN KUALITASNYA. DARI YANG SEMULA JALAN ASPAL MENJADI BETON DENGAN SISTEM DICOR KARENA TERBUKTI AKAN LEBIH AWET/  TAHAN LAMA SEKALIGUS MENGHEMAT ANGGARAN. ADAPUN ANGGARAN YANG BIASANYA DIGUNAKAN UNTUK PENGASPALAN JALAN BISA DIALOKASIKAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKTOR YANG LAIN YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH MASYARAKAT.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

KAMI MENYADARI BAHWA PEMBANGUNAN DI SEMUA SEKTOR DI KABUPATEN SIDOARJO MEMERLUKAN WAKTU, TAHAPAN DAN BUKTI KERJA KERAS DARI SELURUH ELEMEN. PEMKAB SIDOARJO MEMBUTUHKAN SARAN DAN MASUKAN AGAR KAMI TERUS MAWAS DIRI. OLEH KARENA ITU KEHADIRAN SAUDARA-SAUDARA PESERTA BENCHMARKING DIKLATPIM TINGKAT IV PUSDIKLAT KEMENTERIAN DALAM NEGERI REGIONAL MAKASSAR INI JUGA MERUPAKAN MEDIA KAMI UNTUK MENYAMPAIKAN INFORMASI BAHWA SIDOARJO TERUS BERSEMANGAT TINGGI DALAM MENJALANKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DENGAN TETAP MEMFOKUSKAN DIRI PADA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DAN REFORMASI BIROKRASI.

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN DAN MOHON MAAF YANG SEBESAR- BESARNYA, JIKA DALAM MENYAMBUT KEDATANGAN DAN MELAYANI KEPENTINGAN BAPAK – IBU  DI KABUPATEN SIDOARJO ADA YANG KURANG SEMPURNA. SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA,

WASSALAMU’ALAIKUM WR. WB.

ttd

BUPATI SIDOARJO


SAIFUL ILAH, SH., M.HUM.