Home » KABAR TERBARU » NETRALITAS DAN PROFESIONALISME PNS DALAM MELAYANI KEPENTINGAN PUBLIK

NETRALITAS DAN PROFESIONALISME PNS DALAM MELAYANI KEPENTINGAN PUBLIK

Oleh: Drs Ali Sarbini, SH, MH, Kepala Bidang Diklat BKD

PENDAHULUAN
Merupakan tuntutan semua pihak agar dari waktu ke waktu pegawai negeri sipil (PNS) semakin mampu menjaga netralitasnya demi memperbaiki kinerja dalam layanan publik. Apalagi di era otonomi daerah yang identik dengan era kemandirian yang memberi kesempatan bagi PNS untuk berkarya demi kemajuan masyarakat. Mau tidak mau, diharapkan agar PNS berposisi netral dan tidak memihak salah satu kelompok masyarakat.
Dalam lintasan sejarah negeri kita, posisi PNS menjadi daya tarik yang besar untuk dilibatkan dalam kancah politik dengan mendukung partai yang berkuasa. Akibatnya adalah posisi PNS lemah. Kelemahan mendasar adalah di sisi pelayanan publik dan menonjolnya kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) di tubuh birokrasi. Sehingga berbicara tentang pelayanan publik, kita mendapati deretan panjang keluhan yang tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari dunia usaha dan jejaring yang lain.
Adalah saat yang tepat bila kini kita kembali menyatakan perlunya semua aparatur mulai menata diri. Semua elemen bangsa berharap agar PNS lebih profesional lagi bekerja. Harapan dan tuntutan masyarakat terhadap sosok birokrasi sangat besar, antara lain : Pertama, tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas, dengan output kerja yang memuaskan bagi masyarakat. Kedua, tuntutan solusi terbaik yang stratejik dan aktual sebagai respons atas kebijakan dan permasalahan yang muncul. Ketiga, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di berbagai lapisan penugasan. Keempat, tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap berbagai keadaan. Kelima, tuntutan kondisi prima para aparat birokrasi, baik fisik maupun mentalitas. Keenam, tuntutan konsistensi para PNS diberbagai situasi dan keadaan.
PNS selaku abdi negara harus menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh negara kepadanya dan selaku abdi masyarakat, PNS pada hakekatnya berkewajiban melayani masyarakat bukannya dilayani oleh masyarakat. Sehingga diharapkan agar pola pikir para birokrat dapat berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Dalam melakukan pekerjaan melayanani publik harus dibangun kesamaan visi dan komitmen serta memahami ruh profesionalisme.
Sebelum membahas lebih lanjut tentang profesional, terlebih dahulu kita perlu memahami hakekat profesionalisme. Menurut Wibowo dalam bukunya SHOOT “Sharpening Our Concept and Tools” yang dimaksud profesional adalah seseorang memiliki karakter :
1. Bangga dengan apa yang sudah dikerjakan, apapun hasilnya, serta memperlihatkan komitmen terhadap kualitas kerja.
2. Memperlihatkan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan.
3. Mengantisipasi sesuatu dan bukannya menunggu sampai harus disuruh melakukan sesuatu.
4. Melakukan apa saja untuk menyelesaikan pekerjaan.
5. Selalu mencari cara untuk memudahkan sesuatu bagi yang dilayani, mendengar kebutuhan pihak yang dilayani, serta berpikir seperti pihak yang dilayani.
6. Terus belajar sekeras mungkin mengenai bidang bisnis yang digeluti. Siap bekerja sebagi tim, loyal, jujur dan dapat dipercaya.
7. Kunci sukses profesional adalah menyukai sekaligus menikmati apa yang dikerjakannya. Kepedulian seseorang terhadap suatu pekerjaan, mencerminkan apakah orang tersebut menyukai dan menikamti pekerjaannya atau tidak.
8. Seorang dikatakan profesional jika ia melakukan pekerjaan dengan keahlian khusus dan menghasilkan produk yang berkualitas, bertanggung jawab, dan sistematis.
9. Profesional memerlukan komponen TRUST : Spiritual, emosional, intelektual, menjaga kesehatan, dan terus menjaga diri untuk belajar dan mengembangkan pendidikan diri.
10. Profesional harus sinergi dengan nilai-nilai ihsan yaitu kebersihan niat, kerja yang rapi, penyelesaian yang tuntas.
Sementara itu, dalam buku “True Profesionalism : The Courage to Care About Your People, Your Client, and Your Career”, karangan David H.Maister dipaparkan bahwa kesuksesan seorang profesional sesungguhnya memerlukan berbagai persyaratan diantaranya: motivasi, inisiatif, komitmen, keterlibatan langsung dengan pekerjaan, antusias. Sedang menurut Hana Permana, ciri-ciri orang profesional ada 14 indikator :
1. Apolitical, tidak suka politik ataupun bergelut dengan dunia politik.
2. Team builder/team player, pembentuk dan pemain team dimana bekerja lebih mengandalkan kebersamaan tim bukan individual.
3. Values talent, mempunyai bakat nilai.
4. Good listener, pendengar yang baik.
5. Solution oriented, berorientasi pada solusi.
6. Discourages perfectionism, tidak berani untuk menjadi sempurna.
7. Delegate authority, mendelegasikan wewenang.
8. Risk taker, berani mengambil resiko.
9. Long term orientation, orientasinya jangka panjang.
10. Compelling vision, tekad kuat tentang visi.
11. Positivily, berpikir positif
12. Result oriented, berorientasi pada hasil.
13. Sets goals, menetapkan tujuan.
14. Integrity, integritas.
Dalam konteks netralitas PNS ini, yang menarik digarisbawahi adalah indikator yang pertama dimana keprofesionalan seseorang itu terlepas dari sikapnya dengan politik. Justeru dengan menjauhkan diri dari bermain di wilayah politik dan pertarungan strategi kekuasaan itulah, seorang PNS diharapkan lebih profesional dalam bekerja. Yaitu PNS yang tidak mengedepankan kepentingan diri maupun kelompoknya, namun lebih mengedepankan kepentingan umum.

NETRALITAS PNS
Profesionalisme aparat pemerintah menjadi salah satu isu yang penting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Kewenangan yang besar yang dimiliki oleh pemerintah hanya akan bermanfaat bagi masyarakat luas kalau diikuti oleh perbaikan kemampuan profesional dari aparatnya.
Guna menjamin keprofesionalan PNS dalam menjalankan fungsi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dijelaskan secara tegas pada pasal 3 ayat (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.
Selanjutnya pada ayat (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedang ayat (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik.
Regulasi pemerintah yang demikian jelas mendudukkan posisi PNS sebagai profesi yang netral dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Bagi PNS menjadi aktor politik tidak mutlak haram hanya saja aturan yang lain memberikan peluang untuk memilih antara karir di dunia politik atau birokrasi.
Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 59 ayat 5 huruf (g) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adanya regulasi tersebut pemerintah tidak membunuh hak PNS sebagai warga negara Indonesia untuk dipilih dan memilih hanya saja diberikannya alternatif pilihan antara politik atau karir PNS. Jelasnya pemerintah memberikan batas yang jelas bahwa PNS harus tetap netral guna menjamin keprofesionalannya dalam menjalankan pelayanan publik.
Sedangkan netralitas PNS dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada), sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka bagi PNS baik yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah maupun yang tidak menjadi calon, perlu memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
1. Bagi PNS yang menjadi calon Kepala atau Wakil Kepala Daerah :
a. Wajib membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah.
b. Wajib menjalani cuti / tidak aktif sementara dalam jabatan negeri selama proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Dilarang menggunakan anggaran pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
d. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
e. Dilarang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
2. Bagi PNS yang bukan calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah :
a. Dilarang sebagai Panitia Pengawas Pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dari Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi, PNS dapat berkedudukan sebagai unsur panitia pengawas pemilihan atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah.
b. Dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala dan atau Wakil Kepala Daerah.
c. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
d. Dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
e. Dilarang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), kecuali di Daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 atas penunjukan KPUD dengan persetujuan Kepala Daerah.
3. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2, dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin PNS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 2 huruf x, yang berdampak pada huruf b dan huruf i.
4. Mengingat netralitas para Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilaksanakan secara nasional, maka penjatuhan hukuman disiplin harus didasarkan atas kriteria yang sama.
5. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah sebagai berikut :
a. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun :
1. Bagi PNS yang melibatkan PNS lainnya untuk memberikan dukungan dalam kampanye.
2. Bagi PNS yang duduk sebagai Panitia Pengawas pemilihan, kecuali dari unsur Kejaksaan dan Perguruan Tinggi atau kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak terdapat unsur sebagaimana dimaksud.
b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dengan hak – hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku :
1. Bagi PNS yang terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Kepala atau Wakil Kepala Daerah.
2. Bagi PNS yang menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya dalam kegiatan kampanye.
3. Bagi PNS calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tidak mematuhi kewajiban menjalani cuti selama proses pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bagi PNS yang menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kecuali di daerah pemilihan tersebut tidak ada tokoh masyarakat yang independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005.
c. Hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil :
1. Bagi PNS yang tidak membuat surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri apabila terpilih menjadi Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang diserahkan kepada instansinya.
2. Bagi PNS yang menggunakan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
3. Bagi PNS yang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. Bagi PNS yang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum, dilakukan dengan memperhatikan faktor – faktor yang meringankan dan memberatkan dan didasarkan atas hasil pemeriksaan oleh pejabat pemeriksa sesuai prosedur.

PENUTUP
PNS selaku abdi negara harus menjalankan tugas-tugas yang diamanahkan oleh negara kepadanya dan selaku abdi masyarakat, PNS pada hakekatnya adalah pelayan masyarakat yang harus senantiasa melayani masyarakat bukannya dilayani oleh masyarakat. Menjadi Pegawai Negeri Sipil oleh karenanya bukanlah pekerjaan yang ringan, sehingga diharapkan agar pola pikir para birokrat dapat berubah dari “dilayani” menjadi “melayani”. Dalam melakukan pekerjaan melayanani publik sebelumnya harus dibangun kesamaan visi dan komitmen serta memahami ruh profesionalisme.
Dalam konteks netralitas PNS, semakin netral PNS dalam arti menjaga jarak dan menjauhkan diri dari wilayah politik dan pertarungan strategi kekuasaan seorang PNS diharapkan lebih profesional dalam bekerja. Yaitu PNS yang tidak mengedepankan kepentingan diri maupun kelompoknya, namun lebih mengedepankan kepentingan umum.
Regulasi pemerintah telah mengatur dengan jelas posisi PNS sebagai profesi yang netral dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata. Bagi PNS menjadi aktor politik tidak mutlak “haram,” hanya saja ada rambu-rambu yang harus ditaati dengan memberikan peluang untuk memilih antara karir di dunia politik atau birokrasi.

—&&&—


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: